Lensabansel,com, PANDEGLANG – Pemerintah Kabupaten Pandeglang resmi memutasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang, Ahmad Mursidi, menjadi Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik. Langkah taktis yang diambil oleh Bupati Raden Dewi Setiani bersama Sekda Asep Rahmat ini bertujuan untuk memperlancar proses penyidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang menjerat Ahmad Mursidi sebagai tersangka, sekaligus memastikan pelayanan publik tidak terganggu.
Keputusan mutasi tersebut mendapat dukungan penuh dari Dewan Pengurus Cabang Angkatan Muda Indonesia Raya (AMIRA) Kabupaten Pandeglang. Organisasi kemasyarakatan ini menilai pemindahan jabatan tersebut sangat tepat karena posisi Kepala DPMPTSP berkaitan erat dengan pelayanan perizinan masyarakat dan operasional sistem Online Single Submission (OSS) yang tidak boleh stagnan, sementara jabatan Staf Ahli Bupati lebih berfokus pada pemberian analisis dan rekomendasi strategis di balik layar.
Ketua DPC AMIRA Pandeglang, Rohikmat, menegaskan bahwa langkah mutasi tersebut sudah berjalan di atas koridor hukum yang tepat karena sistem peradilan di Indonesia menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Ia menjelaskan bahwa seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyandang status tersangka tidak serta-merta kehilangan hak kepegawaiannya sebelum ada putusan hukum yang mengikat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Menurut pendapat saya, dalam sistem hukum di Indonesia berlaku asas praduga tak bersalah. Sehingga, seorang ASN yang berstatus tersangka masih memiliki hak kepegawaian selama belum terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkracht,” ujar Rohikmat saat memberikan keterangan pers pada, Sabtu (6/6/2026).
Lebih lanjut, Rohikmat memaparkan bahwa berdasarkan UU ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, seorang abdi negara yang terjerat kasus hukum tidak bisa langsung dipecat secara otomatis. Pemerintah daerah baru dapat menjatuhkan sanksi penonaktifan apabila yang bersangkutan secara resmi ditahan untuk kepentingan penyidikan.
“ASN yang ditetapkan sebagai tersangka tidak langsung diberhentikan secara permanen saat itu juga, melainkan diberhentikan sementara dari jabatannya apabila ia ditahan oleh pihak yang berwajib. Selama diberhentikan sementara, ASN tidak menerima gaji pokok, melainkan mendapat uang pemberhentian sebesar 50% dari penghasilan jabatan terakhir,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa sanksi berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan memiliki indikator hukum yang sangat spesifik dan ketat.
“ASN akan diberhentikan secara tidak hormat apabila kasusnya telah berkekuatan hukum tetap dengan hukuman penjara minimal 2 tahun untuk tindak pidana tidak berencana,” pungkas Rohikmat.
Guna menghindari spekulasi liar dan distorsi informasi di tengah masyarakat, AMIRA Pandeglang mengimbau publik untuk memantau langsung perkembangan penanganan perkara ini secara objektif melalui pihak Polres Pandeglang dan Kejaksaan Negeri Pandeglang agar proses hukum dapat berjalan transparan dan berkeadilan
(Red)
Komentar
Silakan login untuk berkomentar.