LENSABANSEL.COM, PANDEGLANG – Alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp60.094.898.331 kini tengah menjadi sorotan tajam. Federasi Mahasiswa Islam (FMI) Cabang Pandeglang mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten untuk segera buka-bukaan dan memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai pemanfaatan dana jumbo tersebut.
Desakan ini muncul setelah FMI mengkaji dokumen resmi Penetapan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025 yang dipublikasikan oleh Pemprov Banten. Menyikapi hal itu, para mahasiswa secara resmi melayangkan tuntutan mereka pada Selasa (28/7/2026).
Sekretaris Jenderal FMI Cabang Pandeglang, Imron Rosadi, menegaskan bahwa anggaran puluhan miliar tersebut bersumber dari pajak rakyat. Oleh karena itu, pengelolaan dan peruntukannya tidak boleh disembunyikan dari publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Belanja Tidak Terduga merupakan bagian dari keuangan daerah yang bersumber dari uang rakyat. Oleh karena itu, masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai dasar pengalokasian, mekanisme penggunaan, serta bentuk pertanggungjawabannya,” tegas Imron.
FMI menilai, hingga saat ini Pemprov Banten belum memberikan penjelasan resmi yang merinci dasar pengalokasian anggaran Rp60,09 miliar tersebut. Skenario penggunaan dana darurat serta mekanisme pelaksanaannya di lapangan pun dinilai masih abu-abu.
Keterbukaan informasi ini dinilai sangat krusial demi menjaga akuntabilitas publik. Hal tersebut juga sejalan dengan amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Sebagai bentuk pengawasan, FMI Pandeglang melayangkan tiga desakan utama yang harus segera dijawab oleh Pemprov Banten, diantaranya, menyampaikan penjelasan resmi mengenai indikator dan dasar penetapan BTT Tahun Anggaran 2025, membuka informasi secara gamblang mengenai kriteria, prosedur, dan mekanisme penggunaan anggaran tersebut,dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BTT kepada masyarakat secara berkala sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.
Imron menambahkan bahwa gerakan mahasiswa ini murni sebagai fungsi kontrol sosial agar uang daerah digunakan tepat sasaran dan bebas dari potensi penyelewengan.
“Desakan ini merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah agar tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi dan kepentingan publik,” pungkas Imron.
(Red)
Komentar
Silakan login untuk berkomentar.