PANDEGLANG, LENSABANSEL.COM – Relawan Pencegahan Maksiat (RPM) Provinsi Banten menggagas deklarasi anti-Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Aksi penolakan secara terbuka tersebut rencananya akan dilaksanakan pada Rabu (22/7/2026) mendatang.
Ketua RPM Banten, M. Johan Saputra menegaskan, LGBT merupakan salah satu penyakit sosial yang cepat menular dan sangat merusak moral berbangsa, bernegara, serta beragama.
Menurut Johan, masyarakat luas harus diberikan pemahaman yang utuh mengenai bahaya penyebaran paham tersebut. Oleh karena itu, selain langkah edukasi, diperlukan gerakan penolakan yang masif dari seluruh elemen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“LGBT sangat bertentangan dengan ajaran agama, juga prinsip berbangsa dan bernegara. Jadi harus diberantas, jangan sampai semakin menyebar di masyarakat,” tegas Johan kepada media, Senin (20/7/2026).
Sebelum agenda deklarasi dilakukan, pihak RPM Banten mengaku telah melakukan audiensi dengan jajaran anggota DPRD Kabupaten Pandeglang. Langkah ini diambil guna mendapatkan dukungan secara politis dan birokrasi pemerintahan terkait gerakan penolakan tersebut.
Johan berharap, seluruh komponen masyarakat dapat bergerak bersama untuk melakukan pengawasan. Sehingga, jika ditemukan indikasi atau aktivitas yang mengarah pada hal tersebut, dapat langsung ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku.
“Dalam deklarasi anti-LGBT nanti, kami mengundang unsur pemerintahan, Forkopimda, DPRD, Ormas, Organisasi Kepemudaan (OKP), serta unsur masyarakat lainnya,” tambah Johan.
Melalui momentum deklarasi ini, RPM Banten mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang—baik eksekutif maupun legislatif—untuk segera merumuskan dan menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) anti-LGBT.
“Dalam agama Islam sudah jelas dilarang. Termasuk dalam konteks berbangsa dan bernegara, makanya harus ditegaskan melalui peraturan perundang-undangan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Johan menyatakan bahwa RPM Banten mendukung penuh Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang anti-Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang.
Pihaknya juga menyandarkan gerakan ini pada Perpres Nomor 111 Tahun 2025 yang memetakan fenomena tersebut sebagai bagian dari ancaman negara non-militer.
“Kami juga meminta kepada kelompok LGBT untuk segera meninggalkan perbuatan itu dan bertaubat, karena menimbulkan kemudaratan untuk diri sendiri dan orang lain,” paparnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi menegaskan bahwa secara pribadi maupun atas nama Pemerintah Daerah, dirinya menolak keras keberadaan LGBT di wilayah Pandeglang.
“Kami menolak LGBT. Dalam Pancasila sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, tersirat bahwa hal tersebut sangat dilarang. Mari kita beri edukasi kepada masyarakat terkait bahayanya,” ungkap Iing.
Ia menambahkan, dampak aktivitas menyimpang tersebut sangat merusak moral generasi bangsa. “Jelas tidak boleh ada dan jangan sampai tumbuh di bumi Pandeglang,” pungkasnya.
(Red)
Komentar
Silakan login untuk berkomentar.