Sikapi Dugaan Perilaku Menyimpang, KAHMI Desak Pemda Pandeglang Susun Perda Larangan LGBT

LENSABANSEL.COM, PANDEGLANG – Majelis Daerah Korps Alumni HMI (MD KAHMI) Kabupaten Pandeglang mendesak Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Pandeglang untuk segera menyusun Peraturan Daerah (Perda) terkait larangan aktivitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Langkah antisipasi ini dinilai mendesak menyusul adanya dugaan praktik perilaku menyimpang tersebut yang ditengarai mulai meluas, bahkan diduga telah menyasar kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Presidium MD KAHMI Pandeglang, Nana Suryana (Gatul) mendorong kolaborasi penuh antara pemerintah, legislatif, ormas, dan masyarakat untuk mencegah penyebaran perilaku ini, khususnya demi melindungi institusi keluarga dan anak-anak.

“Kami mendorong semua pihak, mulai dari pemerintah hingga DPRD, untuk segera membuat regulasi yang mengatur tentang LGBT. Nantinya, masyarakat dan ormas bisa bersama-sama bergandengan tangan untuk mencegah perkembangan aktivitas ini, terutama di lingkungan rumah tangga dan anak-anak kita,” ujar Nana, Selasa (21/07/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Nana mengingatkan bahwa pembiaran terhadap fenomena ini dikhawatirkan dapat mengundang bencana bagi Kabupaten Pandeglang, yang selama ini dikenal religius sebagai Kota Santri dan Ulama. Ia memandang praktik LGBT sebagai bentuk penurunan moralitas yang terstruktur, sehingga memerlukan pencegahan yang nyata dan sistematis sebelum berdampak lebih luas bagi masyarakat.

Sebagai langkah cepat jika penyusunan Perda memakan waktu lama, mantan Ketua Umum HMI Pandeglang ini menyarankan agar Pemda Pandeglang segera menerbitkan payung hukum alternatif. Regulasi tersebut bisa berbentuk Peraturan Bupati (Perbup), Surat Keputusan (SK), maupun Surat Edaran (SE) penolakan aktivitas menyimpang.

“Ini sangat berbahaya jika dibiarkan, maka dari itu harus ada acuan hukum yang jelas. Seandainya pembuatan Perda memakan waktu lama, Pemda Pandeglang bisa menerbitkan Perbup, SE, atau SK terlebih dahulu. Intinya, harus segera ada payung hukum yang melindungi kita semua guna mengantisipasi penyebaran LGBT ini,” pungkasnya.

(Red)