PANDEGLANG, Lensabansel.com – Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani, memastikan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat (SR) Pandeglang akan tetap dimulai pada 31 Juli 2026 mendatang.
Kepastian ini disampaikan usai Bupati Dewi memimpin rapat terbatas (ratas) sekaligus meninjau langsung progres pembangunan fisik Sekolah Rakyat di Pandeglang, Jumat (24/7/2026).
Dalam arahannya, Bupati Dewi menekankan pentingnya persiapan yang matang di seluruh lini. Mulai dari kesiapan sarana prasarana, tenaga pendidik, fasilitas asrama, hingga pemenuhan konsumsi untuk para siswa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Melalui rapat ini, kami ingin semua pihak menyampaikan progresnya secara transparan. Sekolah Rakyat merupakan program strategis Bapak Presiden yang harus kita sukseskan bersama,” ujar Bupati Dewi.
Bupati juga meminta seluruh pihak terkait untuk terus melakukan koordinasi secara intensif. Langkah ini penting guna memastikan tidak ada satu pun kebutuhan siswa yang terlewat saat proses belajar mengajar dimulai.
Di lokasi yang sama, Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Prasarana, Astri Paramita, melaporkan bahwa progres fisik pembangunan Sekolah Rakyat di Pandeglang saat ini telah menyentuh angka 66 persen. Pihaknya optimistis seluruh proyek akan rampung 100 persen pada Agustus 2026.
“Untuk mengejar target tersebut, kami terus melakukan percepatan. Kami bahkan telah menambah jumlah tenaga kerja dan memberlakukan jam kerja lembur,” tutur Astri.
Meski pembangunan secara keseluruhan masih berjalan, Astri menjamin fasilitas utama yang dibutuhkan untuk MPLS dan kegiatan awal siswa sudah sepenuhnya siap digunakan.
“Gedung SD, SMP, dan SMA sudah rampung beserta meja belajarnya. Fasilitas asrama juga sudah selesai dilengkapi dengan tempat tidur, kasur, dan lemari pakaian,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Sekolah SR Pandeglang, Siwi Astuti, memaparkan bahwa total ada 480 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA yang dijadwalkan mengikuti MPLS.
“Kuota untuk siswa SD memang masih kurang sedikit, tetapi kami pastikan jumlahnya sudah terpenuhi saat MPLS dimulai nanti,” kata Siwi.
Untuk mendukung proses pembinaan, pihak sekolah telah menyiapkan 37 guru tamu, walau saat ini masih kekurangan 4 posisi guru. Selain itu, 13 wali asuh dan 2 wali asrama juga dipastikan sudah siap bertugas di asrama.
Hadirnya Sekolah Rakyat ini mendapat apresiasi langsung dari Anggota Komisi I DPR RI, Rizki Aulia Rahman Natakusumah, yang turut hadir dalam peninjauan. Menurut Rizki, program ini menjadi solusi konkret bagi ketimpangan ekonomi di Pandeglang.
“Mayoritas warga Pandeglang berprofesi sebagai petani dan nelayan. Banyak dari mereka yang terkendala ekonomi untuk membiayai sekolah anak. Di sinilah peran nyata pemerintah sangat dibutuhkan,” ungkap Rizki.
Rizki menambahkan, program dari Presiden Prabowo ini menjadi bukti negara hadir untuk memberikan kemudahan akses pendidikan agar tidak ada lagi anak di Pandeglang yang putus sekolah.
“Harus kita awasi bersama dan dilaksanakan sebaik-baiknya demi masa depan anak-anak kita,” tegas politisi muda tersebut.
Rapat koordinasi dan peninjauan ini juga turut dihadiri oleh jajaran pejabat penting, di antaranya Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Lukman, Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang Suryadi Sembiring, PPK Prasarana Strategis Provinsi Banten Nabil Muhamad, Project Manager PT Utama Karya Agung Hari Wibowo, Sekretaris Daerah Pandeglang Asep Rahmat, serta Plt. Asisten Daerah II Hasan Bisri. (Red)***
Komentar
Silakan login untuk berkomentar.