Lensabansel.com, PANDEGLANG – Kinerja internal DPRD Kabupaten Pandeglang menuai sorotan setelah agenda Rapat Paripurna Pertanggungjawaban RAPBD yang dijadwalkan pada Kamis (16/7/2026) resmi ditunda. Penundaan institusi legislatif ini terpaksa diambil lantaran tingkat kehadiran fisik para anggota dewan sangat minim dan tidak memenuhi syarat batas minimum kuorum persidangan.
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Pandeglang, Agus Bustomi, memberikan penjelasan resmi terkait situasi tersebut. Menurutnya, beberapa anggota dewan berhalangan hadir karena harus menunaikan agenda kedinasan lain yang sifatnya bersamaan.
“Rapat paripurna hari ini kami tunda karena tidak kuorum. Anggota yang tidak hadir sebagian sudah memberikan konfirmasi bahwa mereka memiliki agenda kerja lain di waktu yang sama,” ujar Agus saat dikonfirmasi media di Gedung DPRD Pandeglang, Kamis (16/7/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Politisi Partai Demokrat tersebut menegaskan bahwa situasi ini tidak mengurangi komitmen para wakil rakyat dalam mengawal sirkulasi anggaran daerah. Ketidakhadiran sejumlah anggota disebabkan oleh kewajiban mengawal program kerja di daerah pemilihan (dapil) serta pemenuhan tugas kedinasan lainnya.
“Teman-teman sudah membangun komunikasi dan konfirmasi kepada pimpinan terkait kegiatan kedinasan yang jadwalnya berbenturan. Kami pastikan komitmen kehadiran akan dimaksimalkan pada agenda berikutnya,” tambah Agus.
Sesuai dengan regulasi Tata Tertib DPRD, keputusan paripurna hanya dapat dinyatakan sah apabila dihadiri minimal 50 persen ditambah satu orang dari total anggota dewan. Imbas penundaan ini, penyesuaian jadwal pembahasan laporan pertanggungjawaban anggaran akan segera dilakukan agar tidak mengganggu linimasa pemerintahan.
Guna menyajikan pemberitaan yang berimbang dan akurat, redaksi lensabansel.com telah melayangkan permohonan konfirmasi tertulis melalui pesan WhatsApp kepada Plt. Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Pandeglang pada Kamis (16/7/2026).
Konfirmasi tersebut dimaksudkan untuk meminta kejelasan mengenai data teknis kehadiran, rincian administratif absensi, pengelolaan anggaran persiapan teknis, serta rencana rapat bersama Badan Musyawarah (Bamus). Namun, hingga berita ini ditayangkan, pihak Sekretariat Dewan belum memberikan respons resmi atas pertanyaan yang diajukan.
Pimpinan DPRD Pandeglang kini tengah bergerak cepat membangun koordinasi internal bersama Bamus untuk menyusun ulang jadwal rapat paripurna dalam waktu dekat.
(Red)
Komentar
Silakan login untuk berkomentar.